pemekaran wilayah. Dalam Raperda RTRW yang akan disahkan nanti tidak dibahas wilayah yang akan dimekarkan. pemekaran wilayah

Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemda), pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan dilakukannya pemekaran wilayah, pemerintah pusat memeberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan daerahnya. Awalnya nama. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan pemekaran Papua merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua. Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten atau kota menjadi lebih dari satu wilayah. Wilayah RT Gunung Oloh Timur 4. com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pemekaran wilayah di Papua dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketua MRP Timotius Murib. 1 Kemudian Kalimantan Utara benar- benar merasa tertinggal dari infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan dana yang tidak adil. Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, Selasa (27/4/20201), di Jakarta memastikan bahwa tidak akan ada pemekaran wilayah lagi di Indonesia, kecuali untuk Papua. pemekaran penduduknya berjumlah 970. Jika melihat aturan pemekaran wilayah Provinsi Papua, kita bisa melihat Undang-Undang No. com - Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjadi tiga daerah otonom terus bergulir. Tentunya bagi Indonesia yang penuh sukacita menyambut hadirnya Provinsi. Strategi ini cukup logis untuk memulai pembangunan di wilayah baru. 000 jiwa; (c) menyempitnya luas wilayah dan beban daerah induk, contoh Kabupaten Halmahera Barat yang setelah pemekaran wilayahnya menyempit drastis; (d) perebutan aset,. Pemekaran Wilayah Dalam Perspektif Otonomi Daerah” Kualitatif Deskriptif, teori Khalid (2012) Dampak pemekaran wilayah dari perspektif ekonomi pada Kabupaten Bengkulu Tengah, masih belum belum mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang optimal. 13. Karena itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan mengawal kebijakan ini kendati desakan untuk memekarkan wilayah terus berdatangan baik melalui pemerintah. 1 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Usulan mengenai mengenai pemekaran tujuh kecamatan wilayah timur Kabupaten Bogor itu sejauh ini baru dibahas bersama DPRD Provinsi Jawa Barat. Pemekaran wilayah sejatinya bukan merupakan kehendak murni dari masyarakat, 2 Sebab fakta menunjukkan berbagai protes dan penolakan yang dilakukan oleh warga masyarakat atas ide pemekaran wilayah didominasi elit atau kelompok- kelompok tertentu tanpa melibatkan peran serta atau keterlibatan masyarakat. Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Namun wilayah pemekaran kemungkinan tidak akan menggunakan usulan lama di mana Kabupaten Bekasi Utara jadi opsi daerah otonomi. BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias Demi Keutuhan NKRI 2. 84 km2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi. 1Penulis adalah Peneliti Madya yang bekerja pada PKAPBN, BKF. Largest Font. Pemekaran Papua Berikut daftar lengkap pembagian wilayah pada pemekaran di Papua: Provinsi Papua Selatan (Anim Ha) dengan ibu kota Merauke, luas wilayah 131. Sejak saat itu berbagai pemikiran inovatif dan uji coba terus dilakukan sebagai upaya untuk. COM, BANGGAI - Pemerintah Provinsi melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi. Rabu, 4 Juni 2008 17:50 WIB. JAKARTA, KOMPAS. Norton dikutip dari Muluk (2007, h. Salah satunya dilakukan masyarakat Kabupaten Pegunungan. go. Cakupan wilayah dan batas daerah Provinsi Papua Barat Daya telah diatur sebagaimana dalam RUU Pemekaran Papua Barat Daya yang kemudian menjadi UU. persen. Rumusan Masalah Berdasarkan judul penelitian tersebut maka akan diidentifikasi permasalahan seperti sebagai berikut : 1. PURWOKERTO, KOMPAS. Menurut dia, niat pemerintah untuk melakukan pemekaran wilayah demi percepatan pembangunan ideal untuk dilakukan jika kondisi di Papua normal. LATAR. Dalam Raperda RTRW yang akan disahkan nanti tidak dibahas wilayah yang akan dimekarkan. 3. Wilayah Papua Barat mencakup Semenanjung Bomberai dan Wandamen. Seperti yang terjadi pada wilayah-wilayah yang baru dimekarkan, pelayanan public yang sebenarnya menjadi alasan untuk dilakukan pemekaran tersebut justru menjadi masalah yang krusial. 1. Dimekarkan empat kabupaten baru yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 12 Juni 2008 di Wamena. 2. Iklan. PENDAHULUAN Dalam konteks pembangunan ekonomi, pemekaran wilayah diharapkan akan mendorong pengembangan dan kreatifitas baru dalam mengelola potensiHal ini dikarenakan pemekaran yang sering terjadi sekarang ini di Indonesia adalah pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa daerah otonom, sehingga yang terjadi justru penyempitan wilayah. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani membeberkan alasan mengapa pemekaran wilayah tiga provinsi baru di Papua dilakukan. KABUPATEN BOGOR, KOMPAS. , dan merupakan pemekaran dari [3] Meskipun bernama Barat Daya, provinsi ini justru terletak di bagian Pulau Papua, sebuah contoh [4] Wilayah yang termasuk dalam provinsi ini meliputi kawasan Sorong Raya yang terdiri dari [1] [5] Papua Barat Daya adalah provinsi ke-38 di [6. id - Pemerintah resmi mengesahkan pemekaran provinsi ke-4 Papua yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Ciamis Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 45/1999, UU No. Negara Indonesia. Selain ongkos pengadaan dan pembiayaan pegawai, biaya lain yang juga menjadi beban jika tidak disiasati dengan baik adalah. Jangan sampai pemekaran wilayah yang kebablasan menyebabkan negeri ini semakin terpecah-pecah dengan dalih desentralisasi, sehingga kita mudah untuk dijadikan boneka oleh asing. PEMEKARAN WILAYAH : MENIMBULKAN MASALAH BARU OLEH : KURNIAWAN T ARIEF KATA PENGANTAR Karya Ilmiah ini dibuat pertama kali pada bulan tahun 2009 oleh penulis sewaktu menjabat dalam LEM (Lembaga Eksekutif Mahasiswa) Unswagati dan terus disempurnakan hingga saat ini. 1. JATIM. -1964: Provinsi Lampung lahir dari pemekaran Sumatera Selatan. Data menunjukkan bahwa daerah-daerah yang sudah dimekarkan selama lima tahun terakhir setidaknya berjumlah 128 untuk kabupaten/kota dan enam provinsi. 3. 1. Setiap wilayah adat yang ada di Papua memiliki ciri khas, karakter, budaya, dan watak manusia yang berbeda-beda. Namun penolakan ini hanya terjadi atau dilakukan oleh. Ini tujuannya adalah untuk lebuh fokus menyejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian. Pengkajian kemungkinan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau. 23 Tahun 2014 bab VI bagian II tentang. Kalau usulan pemekaran di wilayah provinsi Jabar sejak tahun 2020 ada 8 daerah," ungkap Ari pada Kompas. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dahulu, wilayah Banten adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. masyarakat. 3. Luas wilayah 57 956,00 Km2 dengan jumlah pulau 363. 3. Seluruh pimpinan. . Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus. Sebelum pemekaran wilayah menjadi provinsi sendiri pada tahun 2004, Sulbar direpresentasikan oleh tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar dan Mamasa), Majene, dan Mamuju (sekarang Mamuju, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah). Papua Barat (disingkat Pabar; dahulu Irian Jaya Barat) adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan masyarakat, maka perlu menghadirkan suatu institusi dan struktur pemerintahan daerah baru yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik. All Right Reserve World Wide. Tesis: Agusniar, A. 2. id - Pada 15 Juli 2021, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua resmi disahkan menjadi. Dalam acara Forum Kepala Daerah Se-Tanah Tabi dan Saireri serta Tim Pemekaran DOB di Provinsi Papua di Jakarta, 22 Februari, Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili Papua Dorince Mehue mengatakan "Papua mesti dimekarkan untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya. 23 Tahun 2014 hanya menentukan 2 (dua) persyaratan untuk memekarkan satu daerah. Untuk saat ini sudah beberapa wilayah di Sumatera Selatan yang mungkin bisa dimekarkan menjadi Kabupaten/Kota kalau dilihat dari aspek geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pasal 36 ayat 1 UU No. -1963: PBB meresmikan Irian Barat menjadi wilayah Indonesia. (Fikri Humam Manar Amri/bnu) Fikri Humam Manar Amri adalah pewarta warga dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat. Istilah pemekaran. Rencana pemekaran wilayah Banyuwangi menjadi 2 kabupaten yang digulirkan oleh Komisi I belum mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD Banyuwangi. Wilayah RT Gunung Oloh. Salah satunya yaitu pemekaran kecamatan yang terjadi di Jawa Timur, Kabupaten Jombang yaitu di Kecamatan Ngusikan. Meski demikian, belum ada hasil kajian mengenai pemekaran wilayah Papua. Meski demikian, belum ada hasil kajian mengenai pemekaran wilayah Papua. Menurut wakil ketua DPRD Banywuangi Adil Ahmadiyono, lembaga DPRD belum secara resmi mengagendakan pembahasan tentang pemekaran wilayah. COM, PURWOKERTO - Rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi 3 daerah otonom baru telah sampai pada tahap sosialisasi. Presiden Indonesia Joko Widodo saat berpidato di Istana Presiden Bogor, 29 April 2022. Baca juga: Profil Provinsi Papua Selatan Sementara dilansir dari laman indonesia. pemekaran wilayah karena terjadi ketimpangan atau ketidak-berimbangan dalam pengelolaan administrasi wilayah. Sejak sistem pemerintahan sentralistis pada masa orde Baru, pemerintah. (J. Selain itu, daerah otonomi yang sudah ada terus didorong untuk semakin mandiri dalam memenuhi. Misalnya, di wilayah Papua ada usulan pemekaran wilayah adat Tabi-Sereri, atau Lapago-Meepago. Zona yang terbentuk akibat pemekaran wilayah mirip sebuah gelang yang melingkar dengan pengelompokan daerah atas 5 zona, yakni: a. BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Ini 10 Fakta Menarik Kabupaten Lahat Gabung 2 Calon Provinsi Baru Selain luas wilayah yang signifikan, Kabupaten Rambang Lubai Lematang juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. JAKARTA, KOMPAS. Dalam buku Geografi Sejarah Indonesia (2018) karya Yulia Siska, setelah Perang Dunia II berakhir dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17. Pihaknya sendiri bahkan telah mempersiapkan kajian yang melibatkan sejumlah akademisi. Oleh sebab itu pemerintah pusat tidak. Dalam UU Otsus Papua tersebut ditegaskan bahwa pemekaran wilayah di Papua hanya bisa dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) atau lembaga Negara. Pengesahan undang-undang terkait pemekaran ini dilakukan oleh DPR-RI dalam rapat paripurna pada 17 November 2022. Provinsi Papua, daerah yang berada paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini memiliki luas wilayah. Saleh Sangadji, salah satu dari 61 orang yang diundang presiden itu, pemekaran wilayah Papua Selatan penting untuk mendekatkan masyarakat wilayah itu dengan birokrasi. Sumatra Utara. Kebijakan otonomi daerah dengan diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 mengawali rangkaian pemekaran daerah yang. 2. Secara teoritis pemekaran daerah yang sudah berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia berasumsi bahwa pembentukan wilayah memiliki korelasi positif dengan peningkatan kehidupan demokrasi masyarakat lokal. "Untuk daerah otonomi baru, ini masih moratorium, jadi masih moratorium. Bupati Kabupaten Dogiyai PROPOSAL PENYUSULAN PEMEKARAN DESA BARU KUPII DEGEUWO,TAHUN 2017/218 A. 1UDUL PENELITIAN Pemekaran Wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas (Studi tentang Iaktor-Iaktor yang melatarbelakangi rencana pemekaran wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas) B. id, pemekaran. 2. COM - Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Mengingat hingga. Dalam pemekaran wilayah dan pembentukan Kota Tangerang selatan yang terekam dalam skripsi ini, penulis sedikit-banyak berusaha menguraikan proses-prosesnya, baik secara adminstratif maupun secara politik, bagaimana wacana tersebut secara langsung disosialisasikan kepada masyarakat Tangerang di lima kecamatan yang hendak menjadi. See Full PDFDownload PDF. . Banyak rencana pemekaran daerah atau Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. "(Jika) pemekaran wilayah masuk, pembangunan masuk, ini akan mengundang siapa pun dengan segala bentuk kapital yang ada masuk (ke Papua) dan ujung-ujungnya orang Papua dengan tanah wilayahnya menjadi obyek pembangunan,". 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. . Pasal 7 (1) Kode wilayah kecamatan berjumlah 6 (enam) digit denganPenolakan itu sejalan dengan penerapan moratorium. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa pemekaran wilayah sangat krusial. English translation: creation of new districts. Tetapi, pemekaran juga menimbulkan implikasi negatif bagi pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk. Oleh karena itu, untuk sekarang, dirinya sangat berharap bisa terwujud. Konsep Pemekaran Wilayah Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Bisnis. Realitas struktur pemerintahan terpusat (sentralisasi), kesenjangan wilayah (regional disparity), ketidakadilan, dan ketimpangan dalam hal. "Hingga saat ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran provinsi atau kabupaten. Undang-Undang soal pemekaran wilayah ini sudah di atur d alam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menganut asas otonomi daerah. "Dari 104 desa melalui musdes setuju terbentuknya Kabupaten Subang Utara. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Menurut hasil kesepakatan, ibu kota Papua Selatan berada di Merauke. Sebuah penantian yang cukup lama. Teknik. Pemekaran Wilayah Desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar Hukum Pemekaran Daerah UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Di Provinsi Papua Barat ada permohonan pemekaran provinsi Papua Barat Daya. Kajian Penataan Wilayah Kota Semarang pada 2019,. Menurut Rahmat Effendi, musyawarah desa (musdes) 104 desa persiapan Kabupaten Subang Utara sudah berjalan cukup lama yang kesepakatannya antara Pemda Subang dengan FP2S untuk batas wilayah adalah Sungai Tarum Timur. Dimana UU No. Jadi, bank tidak berkewajiban untuk mengurus perubahan atas surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 03. Pemekaran wilayah ini memberi batasan pengawasan sehingga pemerintah bisa mengontrol daerah lebih sempit sehingga lebih terfokus. Pemekaran wilayah dapat terselenggara apabila memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2000. Pemerintah berharap pemekaran wilayah bisa jadi bagian dari resolusi konflik. Wilayah RT Gunung Oloh 3. Bisa saja, pemekaran wilayah justru akan menimbulkan salah satu kemunduran pembangunan karena rentan dan cenderung harus memulai dari titik awal segala kebutuhan suatu pembentukan pemerintahan. Demikian. Perlu atau tidak pemekaran wilayah dilakukan. kasus terkait dengan pemekaran wilayah atau pemekaran daerah masih menjadi poin penting yang sangat menarik untuk dibahas dalam kajian akademik. Tentunya bagi Indonesia yang penuh sukacita menyambut hadirnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 Republik Indonesia," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah setengah abad lebih usia negara ini, tahun 2000 lahir sebuah provinsi baru bernama Banten. Kebijakan Pemekaran yang diberlakukan menurut UU No. 2. Disebutkan bahwa pemekaran dapat dilakukan. Lalu, ibu kota Papua Tengah ada di Nabire, dan ibu kota Papua Pegunungan di Jayawijaya. DAMPAK OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA. 002. Baca Juga: Menyingkap Keindahan Geopark Ciletuh Sukabumi. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan pemekaran Papua merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua. com, SEMARANG – Rencana Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melakukan pemekaran wilayah tampaknya masih belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peta Dapil Kabupaten Bogor ini diketahui telah mengalami sedikit perubahan untuk Pemilu 2024 ini atas pertimbangan potensi daerah pemekaran baru. A. 5. Pegunungan Jayawijaya, salah satu wilayah kedudukan provinsi baru Papua. Pemekaran wilayah mulai ramai dilakukan sejak era reformasi dengan membentuk suatu daerah otonom baik provinsi baru maupun kabupaten/kota. 4. Ketika ditanya soal bahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2010-2030, Pemerintah Tangerang tidak mencantumkan adanya pemekaran. Hal ini dimungkinkan karena memang telah diatur dalam peraturan perundang-2 undangan. Pertama, faktor rentang kendali suatu wilayah daerah yang terlalu luas, sehingga pelayanan publik kurang optimal. Sebab pemekaran wilayah yang disetujui harus dilakukan secara selektif, salah satu wilayah yang sudah pantas disetujui pemekarannya di Kabupaten Bogor khusus Kabupaten Bogor Timur. Makalah Pengertian Pemekaran Wilayah dan Dasar-Dasar Hukumnya. Namun demo diprediksi semakin besar dan. pemekaran wilayah baik provinsi maupun kab. 2. 2. "Namun, soal rencana realisasi kota baru. 763 desa/kelurahan ( 8. ”Tiga RUU Pemekaran Wilayah Provinsi Papua itu didasari pada UU No 2/2021 yang materinya kami anggap cacat substansial dan sedang kami uji di MK. Ini justru bisa menambah kompleksitas permasalahan di Papua apabila dilakukan secara cepat tanpa kajian dan partisipasi masyarakat yang. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. metro 19 Juli 2022 04:40 WIB.